SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DI PERANCIS
PRANCIS
Prancis
merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri
Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (undang-undang akuntansi
nasional) formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah
direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan
tersebut dibuat pada tahun 1982 dibawah pengaruh Fourth Directive of the
European Union. Pada tahun 1986, ketentuan tersebut diperluas untuk mengimplementasikan
persyaratan Seventh Directive Uni Eropa pada laporan keuangan gabungan, dan
selanjutnya direvisi lagi pada tahun 1999.
Plan Comptable General
berisi:
- Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan
- Definisi aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran
- Aturan-aturan valuasi dan pengakuan
- Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah terstandardisasi
- Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya
Akuntansi
Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan
fakta bahwa legilasi komersial (misalnya, Code de Commerce) dan undang-undang
perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang
sebenarnya. Undang-undang pajak penghasilan yang pertama dibuat pada tahun
1914, dengan demikian menghubungkan perpajakan dan keharusan untuk menyimpan
catatan akuntansi. Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Prancis adalah
Undang-Undang Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang menjadikan Plan
Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Kedua naskah dasar
tersebut dimasukkan kedalam Code de Commerce. Undang-undang komersial dalam
Code de Commerce memiliki ketentuan akuntansi dan laporan yang luas. Setiap
perusahaan harus membuat sebuah panduan akuntansi jika dianggap perlu untuk
memahami dan mengatur proses akuntansi.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
1. Counseil National de la Comptabilitie, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3. Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik)
5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-Undang Auditor)
CNC
terdiri dari 58 anggota yang mewakili profesi akuntansi, pegawai sipil, dan
atasan, persatuan dagang, dan kelompok-kelompok sektor swasta lainnya.
Tergabung dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan, CNC mengeluarkan peraturan
dan rekomendasi pada masalah-masalah akuntansi dan memiliki tanggung jawab yang
besar untuk menjalankan peraturan ersebut. CNC mengkonsultasikan
masalah-masalah akuntansi yang memerlukan regulasi, tapi tidak memiliki kekuatan
pengaturan atau pelaksanaan. Sebagian besar pekerjaan teknis CNC dilakukan oleh
komite atau staf anggota CNC. Sebuah Urgent Issues Committee tergabung dalam
CNC untuk menyelesaikan masalah-masalah akuntansi yang memerlukan resolusi yang
cepat. Penunjukan dalam CNC sangat bergengsi, dan rekomendasinya sangat
berbobot.
Oleh
karena kebutuhan akan cara penyediaan otoritas pengaturan yang luwes dan cepat
untuk standar akuntansi, CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah peraturan
dan rekomendasi CNC menjadi regulasi yang mengikat. Di bawah kekuasaan hukum
Kementerian Ekonomi dan Keuangan, CRC memiliki 15 anggota, yang diantaranya
merupakan perwakilan dari kementerian yang berbeda. CNC, AMF, OEC, dan CNCC,
dan hakim dari dua pengadilan tertinggi di Prancis. Regulasi CRC dipublikasikan
dalam Official Journals of the French Republic setelah mendapatkan persetujuan
menteri. Jadi, CRC memiliki kekuatan pengaturan yang sebenarnya.
Di
Prancis profesi akuntansi dan audit telah lama terpisah. Akuntan dan auditor Prancis
diwakili oleh dua badan, OEC dan CNCC, walaupun adanya kesamaan dalam
keanggotaannya. Sebenarnya, 80% dari akuntan Prancis yang baik memenuhi
persyaratan untuk keduanya. Dua badan profesional tersebut mempertahankan
hubungan dan kerja sama yang erat pada masalah-masalah yang sama. Keduanya
berpartisipasi dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC, dan
mewakili Prancis dalam IASB.
Praktik
akuntansi publik dan hak untuk mendapatkan gelar expert-comptable dibatasi
untuk para anggota OEC, yang terikat dengan klien untuk menjaga dan meninjau
catatan akuntansi dan mempersiapkan laporan keuangan. Mereka mungkin juga
memberikan layanan pajak, sistem informasi, dan jasa penasihat manajemen. OEC
berada di bawah yurisdiksi Menteri Ekonomi dan Keuangan. Sebagian besar
usahanya dicurahkan untuk masalah-masalah praktik profesional, walaupun sebelum
CRC didirikan semua usahanya memberikan interprestasi dan rekomendasi pada
penerapan legislasi dan regulasi akuntansi.
Sebaliknya,
CNCC (asosiasi auditor resmi profesional-commissaries aux comptes) berada di
bawah yurisdiksi Menteri Kehakiman. Menurut undang-undang, hanya auditor resmi
yang boleh mengaudit dan memberikan opini tentang laporan keuangan. CNCC
mengeluarkan sebuah
buku pegangan anggota yang berisi standar profesional yang ekstensif. CNCC juga
mengeluarkan buletin informasi yang memberikan bantuan teknis. Audit di Prancis
secara umum sama dengan padanannya di tempat lain. Namun, auditor Prancis harus
melapor kepada oditur negara bagian untuk setiap tindakan kriminal yang mereka
dapati selama masa audit. Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (High
Council of External Auditors) didirika pada tahun 2003 untuk mengawasi
pekerjaan audit, khususnya dalam hal etika dan kebebasan. Layaknya CNCC, lembaga
tersebut berada di bawah Menteri Kehakiman. Undang-undang tahun 2003 juga
mewajibkan penyertaan laporan auditor pada kendali internal.
AMF
bertanggung jawab untuk mengawasi audit perusahaan-perusahaan yang terdaftar.
Namun, AMF bergantung pada komite CNCC (Comite de l’Examen National des
Activites-CENA) untuk melakukan tinjauan mutu audit demi kepentingannya. Dengan
penetapannya bersama AMF, CENA memeriksa audit dari setiap perusahaan yang
terdaftar sedikitnya sekali dalam 6 tahun. Pemeriksaan lebih lanjut juga
dilakukan dalam kasus-kasus di mana pekerjaan auditor dianggap tidak sempurna.
Laporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan hal-hal berikut:
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor
Laporan
keuangan dari semua perusahaan dan perusahaan kewajiban terbatas lainnya di
atas ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan-perusahaan besar juga harus
mempersiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan
bisnis dan sebuah laporan sosial, yang keduanya merupakan ciri khas Prancis.
Tidak ada persyaratan untuk laporan perubahan dalam posisi keuangan atau
laporan arus kas. Namun, CNC merekomendasikan sebuah laporan arus kas, dan
hampir semua perusahaan besat Prancis menyertakannya. Perusahaan pribadi dan
laporan gabungan sama-sama diwajibkan, tapi kelompok usaha kecil dibebaskan
dari persyaratan gabungan. Code de Commerce memperbolehkan adanya laporan
keuangan yang disederhanakan bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah.
Untuk
memberikan tinjauan yang baik dan benar (image fidele), laporan keuangan harus
disiapkan sesuai dengan legislasi (regularite) dan dengan keyakinan yang baik
(sincerite). Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah persyaratan
untuk penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci, termasuk hal-hal
berikut:
1. Penjelasan pengukuran aturan yang digunakan (misalnya kebijakan akuntansi)
2. Perlakuan akuntansi untuk barang dengan mata uang asing
3. Laporan perubahan dalam aset tetap dan depresiasinya
4. Rincian provisi
5. Rincian setiap revaluasi
6. Laporan utang dan piutang menurut waktunya
7. Daftar anak perusahaan dan pembagian saham
8. Jumlah tanggungan pensiun dan kepentingan pengundruan diri lainnya
9. Rincian pengaruh pajak pada laporan keuangan
10. Jumlah rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya
11. Analisis perputaran menurut aktivitas dan secara geografis
Laporan
direktur mencakup sebuah tinjauan tentang aktivitas perusahaan selama satu
tahun, prospek masa depan perusahaan, kejadian penting pasca-disusunnya neraca,
aktivitas riset dan pengembangan, dan sebuah ringkasan tentang hasil perusahaan
selama lima tahun terakhir. Laporan keuangan dari perusahaan komersial harus
diaudit, kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan.
Perusahaan-perusahaan
yang terdaftar harus memberikan laporan sementara per enam bulan dan, dimulai
pada tahun 2003, hasil dari kegiatan lingkungan mereka. Di antara hal yang
lain, harus ada informasi yang diberikan untuk:
1. Pemakaian air, bahan baku, dan energi, dan tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi
2. Aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air, atau tanah, termasuk polusi suara, dan biayanya
3. Jumlah penyisihan untuk risiko terkait lingkungan
Undang-undanng
prancis juga berisi ketentuan yang ditujukan untuk mencegah kebangkrutan (atau
mengurangi akibatnya). Pemikirannya adalah bahwa perusahaan yang memiliki
pemahaman yang baik tentang masalah keuangan internal mereka dan mempersiapkan
proyeksi yang aman bisa menghindari masalah keuangan dengan lebih baik. Maka,
perusahaan-perusahaan yang lebih besar mempersiapkan 4 dokumen: laporan arus
kas, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, laporan estimasi
laba rugi, dan sebuah rencana bisnis. Dokumen-dokumen ini tidak diaudit, tapi
hanya diperiksa oleh auditor.
Patokan
Akuntansi
Ciri
khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan
perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan.
Hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan
Keuangan Internasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum
di AS (GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Alasan utama untuk
fleksibilitas ini adalah ketika Direktif Ketujuh UE diberlakukan pada thun
1986, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang telah menyusun laporan
keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip Anglo-Saxon untuk keperluan pencatatan
saham di luar negeri. Perusahaan Prancis yang mengacu pada IFRS atau GAAP AS
sering menyataan bahwa laporan keuangan mereka telah sesuai baik dengan standar
Prancis maupun dengan standar internasional atau AS.
International
Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar pencatatan dan pelaporan
akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh International
Accounting Standard Boards (IASB), sebuah lembaga internasional yang bertujuan
untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang tinggi, dapat dimengerti,
diterapkan, dan diterima secara internasional. Perusahaan-perusahaan Prancis
yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan
perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini.
Akuntansi
untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan
dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Aktiva berwujud umumnya dinilai
berdasarkan biaya historis. Meskipun diperbolehkan, revaluasi tetap dikenakan
pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktik. Aktiva tetap didepresiasikan
menurut provisi pajak, umumnya menurut dasar garis lurus atau saldo menurun.
Persediaan harus dinilai berdasarkan nilai yang rendah antara biaya atau nilai
realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Biaya
penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat
dikapitalisasikan dalam keadaan tertentu. Aktiva yang disewagunausahakan tidak
dikapitalisasi dan beban sewa yang dibayar langsung dibebankan. Imbalan pension
dan pascakerja lain pada umumnya dibebankan pada saat dibayarkan dan komitmen
masa depan jarang diakui sebagai kewajiban.kebanyakan resiko dan ketidakpastian
lainnya dapat dicadangkan.
Dengan
beberapa pengecualian,laporan keuangan konsolidasi Prancis mengikuti pendekatan
penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli bentuk. Pajak tangguhan
dihitung dengan menggunakan metode kewajiban dan didiskontokan apabila
penyelesaian perbedaan temporer dapat distimasikan.
Metode
pembelian (purchase method) umumnya dicatat untuk penggabungan usaha, namun
metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa
kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap
laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Konsolidasi
proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunkana untuk
mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan yang dapat
dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing dengan
menggunakan IAS 21. Aktiva dan kewajiban perusahaan anak yang berdiri sendiri
ditranslasikan dengan menggunakan kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan
translasi dimasukkan ke dalam ekuitas. Laporan keuangan anak perusahaan yang
berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs historis
(temporal), dan perbedaan translasi dicatat ke dalam laba. Standar Pelaporan
Keuangan Internasional akan menjadi dasar laporan konsolidasi di Prancis
setelah tahun 2005.
Delapan
Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi negara prancis
1. Sumber pendanaan
2. Sumber hukum
3. Perpajakan
4. Ikatan politik dan ekonomi
5. Inflasi
6. Tingkat perkembangan ekonomi
7. Tingkat pendidikan
8. Budaya
Kesimpulan
:
1. Regulator : CNC (Badan Akuntansi
Nasional), CRC (Komite Regulasi Akuntansi), AMF (Otoritas Pasar Keuangan), OEC
(Institut Akuntan Publik), CNCC (Institut Nasional Undang-Undang Auditor)
2. Regulasi : Plan Compatable General (Undang-Undang
Akuntansi Nasional)
3. Laporan Keuangan : Neraca, Laporan laba
rugi, Catatan atas laporan keuangan, Laporan direktur, Laporan Auditor, Laporan
arus kas (dirokemdasikan oleh CNC). Laporan khas Perancis adalah laporan
pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial (bagi perusahaan
besar). Laporan keuangan harus diaudit kecuali untuk perusahaan kecil,
kewajiban terbatas, dan kemitraan.
4. Ciri Khusus Akuntansi di Prancis adalah
terdapatnyadikotomi (pemisahan) antara laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasi. Meskipun akun-akun
perusahaam secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum
memperbolehkan perusahaan perancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan
internasional.
1. pernyataan
tentang “Akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang
memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legilasi komersial” menyatakan bahwa
hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan
tidak efektif. Undang-undang komersial dalam Code de Commerce memiliki
ketentuan akuntansi dan laporan yang luas.
2. Prancis
memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukanya
operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
dengan ketentuan yang berlaku
3. Keunggulan
Fitur signifikan dalam laporan keuangan Prancis adalah persyaratan untuk
penulisan catatan kaki yang ekstensif dan rinci.
Sumber
:
